Aristo Purboaji Pariadji : Indonesia Bebas Korupsi di Mulai dari Parlemen
Kembali menyinggung soal judul bukunya kenapa demokrasi serta hubungannya dengan mimpi buruk koruptor, Aristo menjelaskan memang demokrasi harus kuat dan tidak tanggung-tanggung karena kalau tanggung-tanggung akan bahaya dan bisa-bisa menuju negara gagal, ini semua tidak kita inginkan. Sebagai contoh negara yang tidak demokrasi/otoriter seperti Korut, Somalia, Afganistan ini tercatat negara terkorup.
Berbeda dengan negara-negara yang demokrasinya kuat sudah terkonsolidasi dengan baik dan menurut transparasi internasional ketika demokrasi kuat korupsi akan turun seperti di yang terjadi di negara-negara di Skandinavia. Dari sepuluh negara yang demokrasinya kuat bebas korupsi.
Tentang keberaniannya menuliskan dan memperjuangkan anti korupsi ini diakui Aristo sejalan dengan ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Untuk mempertegas bahwa sejalan dengan Ketua umumnya, Aristo dalam bukunya menuliskan tiga hal yang pernah dinyatakan Prabowo, pertama ketua umum di mana saya bernaung berkomitmen penuh untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Dia terkenal identik dengan perkataan ‘bocor’, ketika ia merujuk kepada potensi korupsi anggaran negara, yang sekarang masih segar dalam benak rakyat, Kedua, menurut survei dalam suatu lembaga, ketua umum partai di mana saya bernaung adalah calon presiden yang paling tepat untuk Indonesia yang lebih bebas korupsi dan ketiga Ketua umum saya berani mengatakan “Demi Allah saya tidak pernah korupsi,” . Berdasarkan sikap ketua Umum itulah dia meyakini bahwa perjuangannya itu akan mendapat dukungan.
Aristo Purboadji melalui bukunya untuk mencapai bebas korupsi terutama di parlemen tidak bisa dilakukan orang per orang tetapi harus sistem yang diubah. Dan di Parlemen itu sangat erat hubungan dengan sistem. Di mana setiap komisi selalu dihubungkan dengan sistem, ketika sistem ini tidak dibenahi peluang untuk terjadi korupsi itu sangat mudah. Upaya yang dilakukan saat ini akan segera mencari teman untuk membentuk kaukus anti korupsi ini.
Dirinya memang merasa untung saat ini ketika menjadi anggota DPRD di mana sangat diawasi. Kenapa karena saya dapat terhindar dari godaan dosa. Karena menurut ceritanya teman-teman dulu kalau parlemannya belum seperti sekarang akan susah, kalau menolak untuk tidak terlibat akan dikucilkan kalau menerima berarti ikut-ikutan korupsi.
Sekali lagi dirinya bersyukur karena anggota DPRD harus kerja lebih keras untuk rakyat dan tidak ada ampun untuk korupsi. Memang perlu dipikirkan untuk peningkatan gaji bagi anggota DPRD adanya tunjungan kinerja. Karena apapun namanya DPR itu dibutuhkan karena tak mungkin juga tampa DPR, kalaupun ada kekecewaan terhadap DPR bisa dimaklumi. Kalaupun buruk itu diperlukan persoalannya tinggal bagaimana DPR ini bisa lebih baik lagi dan tidak korupsi.
Sebagai anggota DPRD dia yakin bahwa kehadirannya bisa memberikan warna positif di kalangan anggota dewan. Seperti yang telah dilakukan dengan menyerahkan LHKPN itu sendiri. Dengan upayanya ini bisa jadi ada anggapan miring dari teman-teman anggota DPRD tetapi yang dimauin adalah untuk memotivasi teman-teman yang lain menyerahkan laporan kekayaannya juga. Seperti apa yang sering dikatakan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama yang terus meminta serahkan dulu LHKPN ini bisa dipakai juga para anggota DPRD untuk menyerang dalam tanda kutip Ahok. “Serahkan dulu LHKPN baru berteriak-teriakpun dan berdebat,” tandasnya.
Kemudian ketika ditanya melalui celah apa saja anggota DPRD itu bisa melakukan korupsi, Aristo dengan gamblang mengatakan bahwa dari ketiga fungsi legeslatif itu semuanya bisa dipakai celah korupsi seperti anggaran, pengawasan dan legeslasi. Dan tragusnya pengussaha juga supporting dalam hal korupsi ini. ” Banyak godaan nah untuk di goda pergaulan harus luas untungnya saya tak begitu banyak pergaulan,” ujarnya tersenyum. Untuk mengetahui semua kegiuatan yang dilakukan sebagai wakil rakyat dirinya selalu mempostingnya di face book sekaligus bisa sebagai kontrol masyarakat. Dan tekadnya untuk menjadikan bebas korupsi. Beberapa langkah telah dilakukan seperti menyerahkan daftar kekayaan, mendukung penuh program E bugeding dan juga akan seger membentuk kaukus anti korupsi DPRD. Dengan kontribusi yang mungkin masih kecil ini akan bisa membantu mewujudkan Indonesia bebas korupsi serta terjaminnya demokrsi yang kuat.
Leave a Reply