Michael Wattimena, SE, MM: Pemuda Gereja Tidak Boleh Apolitis
MANADO – Menyikapi fenomena bangsa belakangan ini, terutama usai Pilkada DKI, yang sempat memanaskan suhu politik dan mengancam kebhinnekaan, Michael Wattimena, SE, MM Anggota DPR RI perlu memaparkan pandangannya. Anggota DPR RI dari Partai Demokrat ini yang hadir di Manado sebagai narasumber dalam rangkaian acara Paskah Nasional di hotel Novotel Manado Senin 24/04/17, membawakan topik “Misi Gereja dalam Politik” masih menyempatkan diri bincang-bincang dengan warningtime.com. Berikut wawancara lengkapnya?
Tanggapan Anda terhadap fenomena berbangsa usai Pilkada DKI?
Hari-hari ini kita mengalami keprihatinan nasional. Saya merasakan atmosfir itu dalam kaitan dalam berbagai tindakan anarkis yang kita lihat dari media elektronik dan media lainnya. Tetapi geataran dan denyut yang sama juga dirasakan di legislatif. Saat membuat RUU misalnya saya tergabung denan Panja RUU Ormas 2014. Dimana kita lihat pembahasan dari RUU Ormas itu memakan waktu hanya terbentur dengan esensi pasal yang menyangkut jiwa dan raga.
Maksudnya?
Salah satu contoh soal asas, itu harusnya harga mati. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi tidak demikian, ada yang bilang asas itu dihilangkan karena sudah ada dalam kehidupan masing-masing. Yang lain bilang harus diikutkan idiologi masing-masing. Ormas itu kan menganut politik kebangsaan artinya bangsa ini dipertahankan. Seharusnya asas adalah Pancasila sebagai landasan bangsa.
Contoh lain pembahasan RUU Palang Marah. Sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Padahal sudah dimulai dari 2009-2014, hingga kini belum jadi hanya karena persoalan lambang. Mereka protes Red Cross itu semilar lambang satu agama. Padahal red cross itu sebuah organisasi kemanusiaan yang terbesar. Memang ada red cross, bulan sabit dan juga punya Israel.
Bagaimana sikap generasi muda?
Jadi saya mengatakan semua kepentingan semua stoke holder, bahwa setiap generasi muda harus punya sikap kesatuan terhadap Indonesia sampai selamanya. Misalnya dari pulau Rote sampai Miangnas dari Sabang sampai Merauke. Tugas kita merawat semuanya. Karena Kebhinnekaan itu adalah Anugerah musti dijaga.
Tanggapan terkait demokrasi Indonesia khususnya Pilkada?
Secara demokrasi kita masih muda, masih memasuki 71 tahun. Negara lain sudah ratusan tahun, tetapi Indonesia tetap diapresiasi dunia internasional dengan Pilkadi 2015, 2017 dan 2018 nanti. Kita bisa menunjjukkan dmeokrasi yang ideal dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu.
Pilkada DKI sudah pasti bisa menjadi gambaran, bagi seluruh Indonesia. Baik putaran pertama dan kedua, sudah berlangsung baik. Contohnya, putaran pertama begitu hasil quick count selesai Agus langsung memberikan ucapan selamat kepada pasangan Ahok dan Anis. Hal yang sama juga dilakukan Ahok kepada Anis pada putaran kedua. Itu potret yang sangat positif dan sangat bagus jadi pembelajaran khususnya daerah lain. Apalagi 2018 nanti yang paling banyak Pilkada, 17 provinsi dan 131 kota dan kabupaten. Dengan jumlah pemiliu yang sangat signifikan.
Jadi bisa dikatakan pembelajaran politik?
Saya melihat itu kan sebuah potret yang sangat bagus bagi sebuah edukasi politik. Dan ini harus diikuti semua daerah. Kenapa itu harus ada? Dalam rangka meredam emosi pengikut masing-masing dalam menyikapi hasil yang diperoleh tanggal perhitungan suara kemarin. Kalau pemimpin sudah bergandeng tangan maka di arus bawah juga akan mengikuti.
Bagaimana dengan isu SARA yang muncul?
Tentu saja saya tidak menapikan di DKI maupun di daerah lain melakukan yang sama. Bicara pemilih orientasi dua aspek. Pertama siapa pemimpin? Lalu akan tanya latar belakang dari suku dan agama apa? Tidak akan terlepas dari itu. Masih melibatkan emosional, itu terdertorsikan atau berkurang ke depan ketika demokrasi kita mapan. Sering dengan berjalannya waktu nanti penilaian mengedepankan rasioanalitas. Kita baru beberapa periode menyelenggarakan pemilu, jadi wajar masih ada penilaian berdasarkan subjektifitas. Nanti kalau berulang akan berubah, mungkin karena masih awal emosi orang masih melihat identitas, ke depan rasionalitas akan dikedepankan dari emosional.
Berarti Anda optimis ke depan semakin baik?
Sangat optimis. Fenomena ini sudah ada di Pak Ahok, sudah terjadi. Dua isu itu sudah mulai berkurang. Tengok aja berapa suara yang didapatkan Ahok sekitar 2.300 ribu sudah pasti bukan semua suara Kristen. Kalau dikalkulasi di DKI jumlah Kristen tidak sampai segitu. Potret itu sudah mulai berkurang di Pak Ahok. Memilih dengan melihat prestasi itu sudah terlihat karena objektif tidak berdasarkan primordial semata lagi. Kalau mengharapkan Kristen saja tidak bisa meski sudah solit.
Bagaimana peran konkrit gereja?
Saya pikir begini, kalau bicara konkritnya maka gereja harus berbuat, tidak saja berada pada tradisi dan dogma liturgis, harus keluar melakukan hal yang konkrit. Misalnya apa yang konkrit ya gereja punya kelembagaan pengkajian. Tujuannya supaya memberikan kontribusi lewat lembaga pengkajian tersebut. Contoh soal RUU Ormas. Waktu itu teman-teman sebelah (nonKristen) banyak memberikan masukan kepada tim perimus, berbeda dengan teman-teman Kristen yang tidak ada sama sekali. Lembaga pengkajian menjadi kontribusi pikiran gereja dalam menghadapi pergumulan negara. Sering kali setelah UU diketuk baru kita merasa tidak setuju. Minimal kita diundang diberikan masukan dalam forum-forum kajian seperti itu. Itu paling konkrit yang bisa dilakukan gereja selain pelayanan diakonia dan kononia. Seringkali kita kehilangan pegangan terhadap sikap gereja. Setelah selesai baru kita kalang kabut. (Michael datang Manado menjadi narasumber bicara “Misi Gereja dalam Politik.)
Kalau peran pemuda gereja sendiri?
Peran pemuda gereja sendiri, seperti di GAMKI, selama ini pemuda gereja masih bereuforia dengan kegiatan-kegiatan di gereja saja. Kita sudah minoritas tetapi tidak ada partisipatif lemahnya disitu. Saya merasakan dua periode memimpin GAMKI untuk mengumpulkan pemuda susah bukan main. Kebanyakan masih dalam lingkup liturgis dan dogma yang ada denominasi. Akibatnya susah diundang jangankan diskusi, acara seromonial juga tidak bisa diharapkan. Untuk memenuhi kursi kosong kita terpaksa undang dari Universitas, seharusnya mereka peduli dan datang. Itu GAMKI yang basis rekurutannya berasal dari semua gereja. Yang lain juga pasti sama masalahnya.
Apa karena ormas pemuda Kristen seperti GAMKI dan lainnya terlihat politis?
Sebenarnya tidak boleh kita apolitis. Stigma itu harus hilang. Kalau tabu itu setback ke belakang. Kenapa? Untuk melakukan perubahan seperti jargon youth of chance atau pemuda adalah agen perubahan. Bagaimana caranya merubah kalau kita tidak hadir. Kehadiran kita bagian dari proses perubahan itu. Tidak bisa doa saja. Harus Ora Et Labora.
Apakah ada perbedaan pemuda dulu dan sekarang?
Begini ya, saya melihatnya masing-masing masa ada orangnya, masing-masing orang ada masanya. Memang kehidupan saat ini kalau kita lihat individualis. Untuk berkumpul dan bersekutu sekarang agak kurang. Contoh dalam lingkup keluarga ketika berkumpul pasti sibuk dengan gadjetnya masing-masing. Fenomena ini memang bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi dunia. Berkumpul langsung itu sudah berkurang. Bicara pemuda dula dan sekarang memang berbeda ya, pemuda 1908 “salibnya” masih kedaerahan, pemuda tahun 1928 “salibnya” sudah nasionalis. Pemuda sekarang dengan era teknologi sudah pasti mengglobal. Itu tantangan pemuda ke depan!
Leave a Reply