Sahat Sinaga, SH, MKn: PNPS GMKI Dukung Pembentukan Unit Kerja Pemasyarakatan Pancasila Di Istana
JAKARTA– Ketua Bidang Hukum HAM DPP Pengurus Pusat Perkumpulan Senior (PNPS) GMKI Sahat Sinaga SH,MKn saat ditemui disela-sela Diskusi Publik PNPS GMKI di Best Western Hotel Cawang, Jakarta Timur Sabtu, (2o/05/2017) menyatakan bahwa PNPS GMKI mendukung pembentukan unit kerja di istana khusus pemasyarakatan Pancasila.
Seperti diketahui Presiden Jokowi sudah merencanakan ada unit kerja di istana yang mengelola tentang pemasyarakatan Pancasila beberapa waktu lalu. Menurut informasi bahwa salah satu pimpinannya Dr Yudi Latief.
“Karena itu dalam diskusi sesi kedua kita mengundang Dr Yudi Latif sebagai salah satu pembicara agar mengetahui sejauh mana pembentukan unit kerja ini. PNPS GMKI sangat mendukung keberadaan unit kerja Pemasyarakatan Pancasila. Ini diperlukan untuk menjawab permasalahan bangsa akibat radikalisme, primordialisme daerah dan sentiment agama yang timbul belakangan,” tegas kandidat doktor hukum di Universitas Padjajaran ini.
Sebelumnya, kata Sahat, beberapa waktu lalu senior GMKI dengan beberapa senior organisasi lain bertemu Presiden Jokowi, mereka diminta membantu bagaimana Indonesia ini tetap NKRI.
Adapun pelaksanaan rakornas dan diskusi PNPS GMKI, kata Sahat Sinaga dalam rangka mengkonsilidasi organisasi. Organisasi ini ada di berbagai kota di Indonesia. Didirikan 2011 lalu di Makassar.
“Lewat diskusi ini diharapkan memberikan informasi kepada anggota senior GMKI supaya tidak terlalu mudah menerima informasi dari media sosial. Mereka dapat informasi dari tangan pertama dan kegiata seperti ini akan dilanjutkan di seluruh Indonesia. Lewat informasi yang benar tentu diharapkan ini bisa merubah bangsa Indonesia. Selama ini kan bisa aja informasi yang diterima lewat media sosial sebagai satu kebenaran meski akhirnya tidak benar,” tegas mantan Ketua GAMKI ini.
Sahat Sinaga menjelaskan bahwa acara ini dibuat berawal dari dalam rapat PNPS GMKI ada kegelisahan melihat perjalanan Indonesia waktu belakangan. Munculnya radikalisme, isu-isu kedaerahan dan isu primordial agama.
“Kami sebagai bagian anak bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, yang menginginkan Pancasila dan UUD 1945 memamfaatkan momen Harkitnas 20 Mei 2017, atau 108 tahun sejak Budi Utomo didirikan, lewat acara ini mengkonsilidasi senior-senior di seluruh Indonesia. Yang hadir sekarang ada dari Sulawesi Tengah, Maluku, Palangkaraya, NTT dan daerah lainnya, tujuannya mereka mendapat informasi dari pemimpin dan pakar,” tegas pendiri Piska ini.
Untuk itu Diskusi Publik ini diadakan dua sesi, pertama menampilakan Kombes Pol Prabowo Argo, Pdt Dr Albertus Patty, Dr Timotius Harsono dari analis Lemhanas. Sementara sesi kedua, Dr Yudi Latief dan Dr Martin Sinaga.
“Kebijakan kita setelah ini adalah konsolidasi sesi berikutnya, kita akan menyusun pernyataan dan melanjutkan diskusi sejenis di seluruh kota Indoensia, sebagai bentuk kepedulian kita dengan Indonesia,” tutur penasehat Pewarna Indonesia ini.
Leave a Reply