{"id":1898,"date":"2016-11-25T05:03:30","date_gmt":"2016-11-25T05:03:30","guid":{"rendered":"http:\/\/warningtime.com\/?p=1898"},"modified":"2016-11-25T05:03:50","modified_gmt":"2016-11-25T05:03:50","slug":"siapa-yang-tidak-mengikuti-ti-akan-ketinggalan-jaman","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/2016\/11\/25\/siapa-yang-tidak-mengikuti-ti-akan-ketinggalan-jaman\/","title":{"rendered":"Siapa Yang Tidak Mengikuti TI Akan Ketinggalan Jaman"},"content":{"rendered":"
\n
\"Direktur
Direktur KSU. ASAP Bali Wayan Suata<\/figcaption><\/figure>\n

DENPASAR – <\/b>Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 pasal 41 dan 42 tentang wajib bekerja sama dengan koperasi yang memiliki ijin angkutan dan yang memiliki ijin penyelenggara angkutan. KSU Asap merupakan Koperasi yang hanya memiliki ijin angkutan saja, dan sudah memiliki Anggota angkutan sebanyak 1600 Anggota KSU Asap yang sudah memiliki ijin lengkap dengan kir dan ansuran jasaraharja.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

\u00a0<\/span><\/div>\n
Direktur KSU. Asap Bali Wayan Suata saat di temui di Kantor KSU Asap jalan Mudingsari no 111 Kerobokan Mengatakan adanya surat edaran dari dirjen kementerian perhubungan yang Gubernur Bali\u00a0 <\/span>juga sudah tau ketika simakrama Gubernur Bali membacakan surat edaran tersebut. Pada bulan Oktober 2016- April 2017 masih masa sosialisasi tidak boleh ada penangkapan penilangan. Selain itu Adanya penertiban bagi anggota \u2013anggota yang tidak memiliki ijin bukan hanya angkutan Online saja namum menyidak kendaraan-kendaraan pariwisata yang tidak memiliki ijin. \u201cKalau anggota angkutan Online KSU Asap 100% sudah memiliki ijin tidak ada anggota kami yang tidak memiliki ijin. Kami memiliki data, dan data tersebut\u00a0 <\/span>sudah di setor ke dinas perhubungan, dinas perhubungan sudah tau berapa anggota KSU Asap yang sudah memiliki ijin\u201d Ujarnya.<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/div>\n
Suata juga Mengatakan saat adanya rahazia sudah biasa tetapi angkutan online tersebut sudah memiliki ijin lengkap dan sopir membawa Sim A umum lalu apa alas an mereka untuk menilang, kalau kendaraan itu tidak lengkap ijinnya atau Sim A umum jelas akan di kenakan tilang. \u201c Kendalanya saat ini anehnya banyak sekali sopir pangkalan main tilang bahkan pecalang juga ikut turun main tilang, orang yang berhak menilang hanya aparat yang berwajib baik kepolisisan lalu lintas\u201d tegasnya.<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/div>\n
\u201cSekarang banyak sopir-sopir pangkalan yang melakukan tindakan-tindakan anarkis merampas SIM, menahan SIM, menahan STNK dan merampas HP,\u00a0 <\/span>Bahkan dendanya angkanya sangat fastantik dari 500ribu-5juta\u201d. Ujar Suata<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/div>\n
Ia Menambahkan Sekarang sopir pangkalan juga banyak transport yang bodong yang tidak berijin, Jika\u00a0 <\/span>sopir online ini sudah jelas aturannya. Karena dinyatakan sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor 32 pasal 41 dan 42 wajib bekerja sama dengan koperasi yang memiliki ijin angkutan dan yang memiliki ijin penyelenggara angkutan. \u201cSopir pangkalan itu adalah sopir yang menggunakan badan jalan yang parkir di pinggir jalan untuk mencari muatan kalau ada tamu lewat menawarkan transportasi kepada tamu, memblokir badan jalan dan dia membayar kepada desa adat atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di wilayah tersebut. Sopir pangkalan sering kali membuat macet jalan dan memblokir badan jalan mempersempir ruas jalan\u201d paparnya.<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/span><\/div>\n
Taksi online wajib mengantongi ijin dan kendaraaannya wajib berijin lalu sopirnya wajib memiliki sim A umum, jika sudah berijin otomatis akan masuk kir otomatis akan masuk jasaraharja karena jasaraharja itu termasuk asuransi penumpang dan sopir \u201cSistem keamanan yang dari KSU Asap untuk menjaga keamanan telah membentuk paguyuban transportasi online karena ada beberapa pangkalan-pangkalan yang seenaknya mau menurunkan penumpang, penumpang yang sudah naik taksi bisa di turunkan di tengah jalan\u201d Ujarnya. Sintha\/Tom\u2019s<\/b><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

DENPASAR – Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 pasal 41 dan 42 tentang wajib […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1899,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1898","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-home","has_thumb"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1898"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1898\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1901,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1898\/revisions\/1901"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1899"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}