{"id":7010,"date":"2022-07-19T14:39:30","date_gmt":"2022-07-19T14:39:30","guid":{"rendered":"http:\/\/warningtime.com\/?p=7010"},"modified":"2022-07-19T14:39:30","modified_gmt":"2022-07-19T14:39:30","slug":"terkait-polemik-bigdata-lbp-yang-diplintir-ketum-foksi-adakan-nobar-podcast-deddy-corbuser","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/2022\/07\/19\/terkait-polemik-bigdata-lbp-yang-diplintir-ketum-foksi-adakan-nobar-podcast-deddy-corbuser\/","title":{"rendered":"Terkait Polemik Bigdata LBP yang \u00a0Diplintir Ketum FOKSI Adakan Nobar Podcast Deddy Corbuser"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Jakarta, Warningtime.com – Ketua Umum FOKSI Muhammad Nasir menyelenggarakan acara Nobar Wartawan\u00a0 menonton tayangan rekaman Podcast Deddy Corbuser yang mengundang Jenderal Purn. Luhut Binsar Panjaitan membicarakan asal muasal pemberitaan\u00a0 Detik.com dan CNNIndonesia.com yang diduga diplintir dan dibawa ke Dewan Pers.<\/p>\n

Nonton\u00a0 bareng\u00a0 ini berlangsung di Sadjoe Caf\u00e9 dan Restoran, Selasa 19 Juli 2022, Jalan Soepomo Jaksel ini menghadirkan Kaprodi (Kepala Program Studi) Ilmu Politik UKI Fransiskus X. Gian Tue Mali, MSi.\u00a0 Nasir juga\u00a0 mengundang Pemred Detik.com dan CNNIndonesia.com serta Dewan Pers untuk menonton bersama sayangnya sampai acara selesai tidak hadir perwakilan.<\/p>\n

Muhammad Nasir yang juga Ketua FOKSI menjelaskan bahwa sangat jelas\u00a0 big data pemilih yang dimaksud hanya dibicarakan pada menut 1-4. Itu \u00a0big data bukan semata-semata 110 juta pemilih yang mendukung perpanjangan jabatan presiden atau penundaan pemilu seperti diduga diplintir kedua media korporasi tersebut.<\/p>\n

\u201cForum ini diadakan, sudah berusaha sebagai warga negara untuk mengklarifiaksi. \u00a0Pak Luhut berkali-kali mengatakan (7 kali)\u00a0 bahwa Presiden Jokowi taat konstitusi penting. Ada\u00a0 media besar justru \u00a0membuat seolah bagaimana big data digorong untuk memojokkan Pak Luhut. Kita lapor ke Dewan Pers, sudah dibuat keputusan langsung diralat di hari yang sama. Kemudian dua hari kemudian dibuat koreksi. Ini sama dengan maladministrasi,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Media besar yang juga media koorperasi ini ada keterikatan. Kita tidak bisa menerima pemberitaan miring yang merugikan pihak tertentu, harusnya \u00a0Dewan Pers mengatakan hak koreksi sesuai dengan \u00a0Psl 5 UU 40 Tahun 1990. Ada hak koreksi dan hak tolak. Meski telah dilaporkan tetapi tidak direspon seolah ada dugaan pembiaran atau kesengajaan \u00a0dari Dewan Pers.<\/p>\n

\u201cNobar ini kita selenggarakan sebagai analisis ilmiah. Kita juga mengundang Pemred CNN dan Detik, demikian juga Dewan Pers untuk mencari jalan keluar tetapi \u00a0tidak hadir. Tujuan saya ada dua pertama, ingin\u00a0 mencerdeskan masyarakat dari framing dan hoaks. Kedua, ingin stablitas politik bangsa kita berjalan baik dan tidak diganggu dengan framing. Pemilu masih dua tahun lagi tapi orang sibuk bicara capres dan cawapres,\u201d kritiknya tajam.<\/p>\n

Dari sepanjang podcast yang dimunculkan yang kontroversial yang seperti sengaja diplintir. Bersama masyarakat kita harus melawan hoaks, ujaran kebencian dan \u00a0adu domba dari media korporasi.<\/p>\n

\u201cSaya tidak akan berhenti berjuang ke Dewan Pers putuskan, silahkan diambil keputusan atau mediasi, saya siap apapun keputusan. Kalau dewan pers saja tidak percaya bagaimana ini lembaga menjaga dan menegakkan etika pemberitaan pers. Dewan Pers dilindungi UU tunggal. Kepentingan kami adalah menjaga stablitas negara ini berjalan baik 2024. Dewan pers harus melakukan fungsi sesuai dengan undang yakni memfasilitasi \u00a0mediasi dan ajudikasi. Saya hanya ingin kedua media ini memberikan ruang hak jawab, sehingga pemberitaan tidak sumir. Kalau Ketua Dewan Pers tidak bisa menyelesaikan ini lebih baik mundur saja,\u201d pungkasnya sembari berjanji jika masalah ini tetap tidak diindahkan Dewan Pers dirinya tidak akan segan mengadukan ke lembaga\u00a0 Ombudsman.<\/p>\n

Tampil membahas Fransiskus X Gian Tue Mali konkulusi dari Podcast konklusi adalah \u00a0apa ajakan persatuan nasional itu penting.\u00a0 Setelah menonton, pada menit awal dia (LBP) \u00a0menyinggung 110 juta, maksudnya aplikasi berbasis internet Medsos seperti FB, WA, Youtube \u00a0dll. Kalau ditotal memang bisa 110 juta. Kalau youtube saja 80 juta. \u00a0Big data itu dimaksud pendukung pemilu ditunda di Medos. \u00a0Ini rangkuman data.<\/p>\n

\u201cSaya yakin yang dikatakan disitu big data adalah rangkuman pembicaraan orang di media sosial. \u00a0Membicarakan hipokrit, ketipercayaan pemilu, KKN, penghianatan, elitis dan lainnya,\u201d ujarnya berpandangan bahwa bisa perspektif darimana saja.<\/p>\n

Luhut mengklaim bahwa pemilih, tidak ada pemilihan loyalis. Seperti di Sumbar tidak semua PKS ada dari partai lain. Agak berbeda dengan di AS yang \u00a0partai ideologis dan realis yakni \u00a0Demorkat dan Republik.<\/p>\n

\u201cJadi klaim 110 juta yang mendukung penundaan pemilu, itu kesimpulan terhadap ketidakpuasan terjadinya KKN, elitis, ketidak percayaan dan terakhir masalah anggaran. Ada penurunan anggaran, juga belum fix juga kalau penundaan pemilu. Saya memandang apa yang dikatakan Pak Luhut kesimpulan keseluruhan politik masyarakat. Daripada kita memilih \u00a0tetapi terulang konflik, tidak salah Pak Luhut dalam hal itu,\u201d tukasnya.<\/p>\n

Memang terkait pembatasan jabatan ada elit yang ingin 3 periode sah saja. Bagi Fransiscus \u00a0tidak ada istilah dua periode eksekutif sebagai keharusan tetap \u00a0setuju dengan adanya pembatasan. Tapi memang \u00a0diakuinya pemerintahan di dunia ini masanya \u00a0dibatasi kebanyakan dua periode, yang sistem presidensil. \u00a0Sedangkan sistem parlementer kebanyak menganut lebih, ada yang empat periode seperti Shinzo Abe di Jepang.<\/p>\n

\u201cHarusnya emerintahan secara umum, tidak hanya berlaku di eksekutif, seharusnya legislatif dan yudikatif juga diberlakukan. DPR juga dibatasi donk dua periode.\u00a0 Jadi kita seolah-olah hanya ekskutif saja. \u00a0Ada anggota DPR RI bersama anaknya dari satu dapil, itu kan politik kekeluargaan, lebih baik juga dibatasi. Kita harus naik tingkat dalam pembicaraan ini, kita terjebak framing,\u201d katanya mengingatkan. \u00a0Menurutnya Pemilu tahun 2024 itu \u00a0akan menarik, tidak hanya besar penggunaan anggaran tetapi politik identitas tidak mati hanya berdiam diri, suatu saat nanti bisa kembali lagi.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta, Warningtime.com – Ketua Umum FOKSI Muhammad Nasir menyelenggarakan acara Nobar Wartawan\u00a0 menonton tayangan rekaman […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,10],"tags":[],"class_list":["post-7010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fokus","category-indonesia","has_no_thumb"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7010"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7010\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7012,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7010\/revisions\/7012"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}