Deparpolisasi
Entah apa yang membuat PDI Perjuangan memunculkan istilah deparpolisasi kembali. Dulu sewaktu kongres Bali berlangsung sebenarnya hal yang sama sempat disinggung Megawati Soekarnoputri juga pada pidatonya. Akan tetapi baru setelah Ahok menyatakan maju dari jalur independen, tiba-tiba tak ada angin dan hujan marak lagi kata deparpolisasi diangkat ke publik.
Adalah Prasetio Edi Marsudi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jakarta, usai mengaku menghadap sang ketua partainya, langsung meniupkan kata deprpolisasi itu ke media massa terjadi sekarang dengan indikasi meniadakan peran partai politik dalam pilkada DKI. Juga yang lain mengajukan alasan macam-macam antara lain terjadi deparpolisasi karena alasan inkonstitusional, fakta negara dibangun parpol, cenderung liberal, teman Ahok mensabotase dan lain sebagainya.
Alhasil dampaknya yang timbul di media sosial, sang ketua umum partai tersebut dibully ramai-ramai dengan lontaran kalimat-kalimat kritis, keras dan mungkin kejam juga. Bahkan, PDI Perjuangan sepertinya makin lama makin tersudut dengan blunder yang tak perlu itu.
Tokoh-tokoh nasional juga turut komentar yang hampir semuanya mengatakan apa yang dilakukan Ahok tak ada kaitan dengan deparpolisasi. Ketua DPR Ade Komaruddin menegaskan tak ada deparpolisasi, apa yang dilakukan Ahok sesuai dengan UU Pilkada dan itu hak yang diberikan UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 41 ayat (2). Seharusnya itu jadi pelajaran dan tantangan untuk partai.
Senada dengan itu Fadly John juga menyangkal dan jelas menyetir kalau tidak ada peluang independen nanti bisa mengarah ke otoritarianisme dan totalitarianisme. Ridwan Kamil dan Ahok juga berpendapat sama. Akhirnya PDI Perjuangan jadi bulan-bulanan. Beruntung Ketua Bapillu PDI Perjuangan Terang Narang menegaskan tak ada yang salah dengan independen bisa menyelamatkan muka partai yang lagi “meradang” ditinggal Ahok.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) JS Badudu arti kata de.par.po.li.sa.si adalah
nomina (kata benda) yaitu pengurangan jumlah partai politik. Jelas sekali dalam konteks majunya calon independen tak ada partai politik yang dikurangi seperti fusi dulu. Lalu kenapa muncul? Keseleo lidahkah atau kebakarang jenggot takut kalah telak di DKI meski menang pemilu? Hanya PDI Perjuangan dan Tuhan yang tahu.
Asing dan aneh bin ajaib. Ketika Faisal Basri maju calon independen di DKI kenapa tidak muncul kata-kata itu? Kok saat Ahok muncul baru didengung-dengungkan? Semua menduga inilah bukti kekuatiran partai tersebut karena mengulur-ulur waktu memajukan calon.
Dalam sejarah demokrasi khususnya yang berlaku di Amerika Serikat, yang sering disebut mbah demokrasi dan acuan demokrasi Indonesia khususnya setelah amandemen UUD 1945, calon independen juga diakomodir meski hanya dua partai yang bertarung. Calon independen tidak hanya dimungkinkan untuk walikota dan gubernur seperti di Indonesia, tetapi lebih luas lagi. Di sana independen bisa pilihan warga mencalonkan jadi senator, DPR dan Presiden. Ross Perrot pernah mencalonkan diri menjadi Presiden AS dua dekade lalu. Ada juga senator dan DPR yang berasal dari jalur independen.
Ini yang membuat demokrasi Amerika dinamis. Kehadirian calon amendeman membuat partai (Repulik dan Demokrat) bersaing ketar memajukan kader-kader terbaiknya sehingga bisa mengalahkan calon independen. Faktanya sepanjang sejarah Amerika belum ada calon independen duduk di kursi presiden.
Jadi kesimpulannya, sama sekali tidak ada kaitan calon independen dengan liberlisme. Kehadiran independen harus ditanggapi positif ketika partai politik mandul dan tidak pro rakyat maka ada pilihan lain untuk mencari pemimpin yang pro perubahan dan pro rakyat yakni jalur independen. Jika partai maju dan baik maka kecil kemungkinan independen menang karena menang syarat dan mesin politik. Mengangkat deparpolisasi kasus Ahok adalah ketidaktahuan akan politik kalau tidak keputusasaan bersikap gentelemen.
Mungkin ke depan DPR sebagai pembuat UU perlu membuka kran untuk calon independen untuk semua jabatan politik. Apakah itu DPRD, DPR, Bupati, Walikota, Gubernur maupun Presiden. Paling tidak itu solusi terbaik untuk menangkal ketidakprofesionalan atau kemunafikan partai. Di samping itu ini juga sekaligus membuka kesempatan pemimpin alternatif.
Satu lagi, pun klaim PDI Perjuangan bahwa Indonesia dibangun parpol tidak selalu benar adanya. Faktanya sejarah mencatat manis bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan relawan pemuda pergerakan. Relawan pejuang motor penggerak kemerdekaan. Ini juga yang diulangi relawan Jokowi pada pilpres lalu dan sekarang relawan Ahok. Bahkan Parpol pada pemilu 1955 yang menempatkan wakilnya di DPR sulit membuat UUD baru karena sarat pertikaian.
Akhirnya, ketika rakyat bersatu sulit dikalahkan. Berhentilah berpolemik diatas ketidaktahuan!
Leave a Reply