PT PPN Digugat Balik oleh PT BAPP
JAKARTA – Akibat bermain api, apinya malah nyasar ke diri sendiri. Itulah kurang lebih kata yang tepat bagi mereka yang suka main api. Desus-desus negatif dapat dinilai sebagai upaya rangkaian black campaign terhadap perusahaan yang tegah berjuang mandiri dan berkembang demi kemashalatan masyarakat. Atas kesediaannya distribusi bahan bakar minyak solar tanpa mengesampingkan aspek hukum dan kepentingan didirikannya suatu perusahaan masih menjadi momok persoalan di dunia usaha industri bahan minyak. Demikian Victor Simanjuntak SH, selaku kuasa hukum PT Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) kepada wartawan di PN Jakarta Selatan, Selasa, 2/05/2017.
Sepertinya itu menimpa PT Bumi Asri Prima Pratama, yang belakangan diterpa isu negatif, tentang masalah ketidakmampuan untuk membayar tagihan dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Kemudian dikondisikan bahwa PT PPN menjadi korban kemplang hutang salah satu perusahaan yang bernama PT Bumi Asri Prima Pratama (PT BAPP) sehingga pada Oktober 2016 mengajukan gugatan di PN Jakarta Selatan.
Dalam gugatannya jelas dan terang bahwa dirinya; PT PPN atas rasa kepercayaanya yang tinggi kepada PT BAPP dan komitmennya sebagai perusahaan besar notabene stakeholder perusahaan plat merah (PT Pertamina)megirim Bahan Bakar Minyak solar, selanjutnya disebut “HSD” kepada BAPP sebanyak 4500 kilo liter atau 4.500.000 (empat juta lima ratus ) liter (senilai kurang lebih Rp 34 miliar) ke lokasi Kelapa Gading, Jakarta Utara. “Padahal seluruh dokumen asli pengiriman serta penurunan rangkaiannya menurut PT PPN melalui kuasa hukumnya, ada ditangan PT BAPP. Faktanya tidak pernah oleh PT BAPP, ditanda tangani maupun diinformasikan kepada BAPP.”
Namun sesuai dengan “kegundahan”dalam gugatannya (PT PPN); bahwa PT BAPP tergambarkan merupakan perusahaan yanmg tidak mampu membayar atas “pengirimannya” tersebut bahkan telah mengajukan surat peringatan hingga ketiga atau terakhir kalinya kepada PT BAPP (padahal peringatan tersebut/seluruh somasinya tidak pernah diterima oleh PT BAPP) agar melunasi hutangnya, mengingat menurut gugatannya PT BAPP hanya mampu membayar Rp 4 miliar rupiah “dengan bukti slip pembayaran melalui PT BNI yang mengatasnamakan PT BAPP” dari 34 miliar tersebut dengan sisa Rp.30 miliar.
Tentu jika mencermati serangkaian cerita PT PPN, kata Victor Simanjuntak SH, melalui gugatannya dapat digambarkan begitu menderita perusahaan tersebut, namun tidaklah demikian, karena PT BAPP tidak pernah ada kontrak kerja atau perjanjian kerja atau ikatan bisnis atau bentuk lainnya, yang bertalian kerja sama dengan PT PPN sepanjang sejarah hingga tanggal press ralase ini; PT PPN berpendapat bahwa transaksi ini sah mengikat adanya Purchase order yang berkop atau berkepala surat identitas logo PT BAPP, yang memesan HSD sebanyak 4500 Kilo yang melekat adanya dokumen Surat Penunjukan PT BAPP kepada pribadi Andi Basta Setiawan Larengkeng S.E.
Saat ini Andi Basta jadi terlapor di Polda Metro Jaya, Andi saat itu dalam kapasitas bertanggungjawab memasarkan, distribusi dan pengembangan usaha Bahan bakar Minyak Non-Subsidi (agen pemasalan/sales) kata Victor menambahkan.
Menurut Victor dalam agenda pemeriksaan bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna SH,MH, ternyata ditemukan kejanggalan dalam bukti-bukti yang diajukan PT PPN dimana slip pembayaran PT BNI sebesar Rp 4 miliar yang menurutnya adalah cicilan pembayaran PT BAPP ternyata beratas nama pengirim Silvana Rizal dengan nomor reg 03750322….ke rekening Mandiri a/n PT Pertamina Patra Niaga, bahwa seseorang yang bernama Silvana Rizal = PT BAPP beserta seluruh jajarannya sejak 2014 hingga tanggal press release tidak pernah mengangkat telepon bahkan bertemu, ini salah satu keanehan yang dilakukan oleh PT PPN. (phil)
Leave a Reply