Terkait Krisis Kemanusian Nduga Perlu Dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Warningtime.com Jakarta – Masih berlarutnya dan belum adanya penyelesaian krisis Nduga, Papua Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom meminta agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang melibatkan semua unsur seperti unsur masyarakat, Komnas HAM, pemerintah, TNI Polri, tokoh adat dan gereja dalam mencari solusi dan penyelesaian menyeluruh.
“Seperti Pak Theo paparkan tadi terkait Nduga maka intinya adalah dari September lalu hingga sekarang kenapa tidak ada ujung pangkalnya atau tiitik terang, bahwa kehidapan warga disana masih tertutup. Kita menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kasus ini,” tegasnya pada sesi konferensi pers di lantai 2 Grha Oikumene PGI, Selasa (21/1/2020) Jakarta Pusat.
Menurutnya pendekatan militerlistik atau kekerasan sebaiknya dihentikan diganti pendekatan kultural. Ini agar sejalan yang dikatakan Jokowi selama ini pendekatan kultural tetapi masih belum terlaksana. Ini masih ditunggu semua orang.
Yang kedua, singgung Gomar Gultom, bahwa ada kasus-kasus di negeri ini terkait penataan tata ruang. Ada persoalan tata ruang khususnya Papua terutama dalam hal kepemilikan tanah rakyat. Ini juga terjadi di wilayah Indonesia yang lain. Karena itu, untuk menyelesaikannya perlu pendekatan kultural lewati perpektif masyarakatnya.
Pada kesempatan yang sama Usman Hamid dari Amnesti Internasional mengatakan mengapresiasi setiap upaya berbagai pihak dalam mengidentifikasi korban jiwa di Nduga. Hingga saat ini sudah 263 korban meninggal. Ini harus disikapi pemerintah.
Menurutnya untuk menyelesaikan krisis Nduga, pertama Polisi harus menginvestigasi terhadap setiap kematian warga yang tidak wajar. Kedua, perlu evaluasi penanganan keamanan di Papua. DPR termasuk harus melibatkan persetujuan DPR. Penyelesaian pelanggaran kasus HAM di Papua.
“Presiden Jokowi harus melakukan Rapat Kabinet terbatas untuk menghentikan semua yang terjadi di Nduga dan Papua umumnya. Selain itu penting menggunakan pendekatan keamanan sesuai dengan hukum. Contoh perlu persetujuan DPR terhadap pengiriman aparat TNI. Kalau ada operasi TNI harus proporsional tanpa mengorbankan rakyat,” tegasnya.
Ketua Tim Investigasi Nduga Theo mengaku sudah berulang-ulang kesana melakukan investigasi. “Ini sudah pelanggaran kemanusian sudah ada korbam 263. Papua mengalami krisis kemanusian. Kalau disampaikam ke intrnasioanl nanti pemerintah Indonesia yang disorot,” beber Ketua Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua ini.
“Saya kira Orang Papua dan orang Jakarta harus buka diri masing-masing untuk menyelesaikan proses perdamaian. Kalau tidak, kapan pun tidak akan selesai. Presiden 13 kali ke sana apa yang dilakukan, pembangunan infrastruktur tapi lebih penting membangun kemanusian,” tukasnya.
Menurutnya laporan 263 korban itu sudah termausk 17 orang karyawan Istika Karya yang dijunuh OPM, karena memang pembelaan sipil. Penting sekali nasib pengungsi dan anak sekolah perlu diperhatikan pemerintah. Apabila menyalurkan bantuan harus melalui gereja sehingga bisa sampai ke akar rumput.
Leave a Reply