{"id":7310,"date":"2023-04-11T15:43:10","date_gmt":"2023-04-11T15:43:10","guid":{"rendered":"http:\/\/warningtime.com\/?p=7310"},"modified":"2023-04-11T15:43:10","modified_gmt":"2023-04-11T15:43:10","slug":"forum-kenegarawanan-dan-foko-tolak-kepres-17-tahun-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/2023\/04\/11\/forum-kenegarawanan-dan-foko-tolak-kepres-17-tahun-2022\/","title":{"rendered":"Forum Kenegarawanan dan FOKO: \u201cTolak\u201d Kepres 17 Tahun 2022\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/warningtime.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Screenshot_20230411-224155_Gallery.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-7311\" src=\"http:\/\/warningtime.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Screenshot_20230411-224155_Gallery-300x183.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"183\" \/><\/a><\/p>\n<p>Jakarta, WarningTime.com &#8211; Forum Kenegarawanan bekerjasama dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI (FOKO) menggelar Diskusi Terkait Masalah Kebangsaan di Gedung FOKO \u00a0Jakarta, Selasa (11\/04\/2023, usai diskusi\u00a0 dilanjutkan buka puasa bersama.<\/p>\n<p>Dalam pengantar diskusi Sri Eko Sriyanto Galgendu dari Forum Kenegarawanan menyampaikan apresiasi dan \u00a0terimakasih kepada FOKO yang telah menjadi tuan rumah diskusi.<\/p>\n<p>Sejak lama harapan kita \u00a0lahir negarawan. Saat reformasi kita mencoba bertanya dimana negarawan? Mencari di Parpol dan tempat lainnya, tapi sampai saat ini belum menemukan sosok negarawan.<\/p>\n<p>\u201cImpian \u00a0akan negarawan adalah mampu mengembangkan bangsa dan negara, yang\u00a0 setiap nafas hidupnya adalah bangsa dan negara. Forum Kenegarawanan bersama FOKO berharap lahir negarawan dari Purn TNI-Polri, akademisi, cendekiawan, pengusaha dan lainnya,\u201d ujar Ketua Umum GMRI.<\/p>\n<p>Menurutnya, kewibawaan dan martabat bangsa sekarang terus merosot sampai hari ini. Kita hadir di sini membicarakan masalah merosot martabat bangsa kita.<\/p>\n<p>Sementara Prof. Yudi Haryono, PhD yang dipercaya memandu diskusi langsung mengangkat topik \u00a0terkait keberadaan Kepres 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu yang perlu disorot dalam diskusi.<\/p>\n<p>Adapun penanggap pertama Letjen Bambang Darmono membeberkan bahwa \u00a0tanggal 16 Agustus 2022 terbit Kepres 17 terkait \u00a0penyelesaian pelanggaran HAM. Di sana dicantumkan penyelesaian non yudisial, dengan alasan karena bukti-bukti sudah hilang.<\/p>\n<p>\u201cKepres ini tidak menyelesaikan dengan cara yudisial. Di Kepres tertulis 12 pelanggaran berat. Antara lain: peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982, Talangsari, Peristiwa Mei, Dukun Santet, Wasior, Wamena, Jambu Kepok di Aceh lalu bagaimana dengan pelanggaran HAM lainnya?\u201d katanya Sekjen FOKO mempertanyakan Kepres 17.<\/p>\n<p>Persoalannya, kata Bambang, kalau pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia \u00a0apakah hanya \u00a0itu saja (12)? Bagaimana pelanggaran sejak 1945 atau sejak merdeka? Apa maksud penentuan 12 pelanggaran berat? Ini jelas bisa memicu ancaman persatuan dan kesatuan nasional.<\/p>\n<p>\u201cApakah kita rela anak bangsa kita diadili di ICC Den Hag, sesuai statuta Roma? \u00a0Yang negara AS, Rusia dan China tidak meratifikasi dengan kata lain \u00a0tidak mematuhi ICC. Konstitusi kita melindungi segenap tumpah darah,\u201d tukasnya.<\/p>\n<p>Karena itu, ia menilai perlu mengirim surat ke Presiden dan Komnas HAM. Kalau komnas memberikan angin segar maka kita tidak segan meminta presiden mencabut Kepres 17.<\/p>\n<p>Senada dengan itu, Prof. \u00a0Edi Swasono menegaskan \u00a0bahwa sejak terbit Kepres 17 dirinya sudah banyak bicara dengan tokoh-tokoh TNI-Polri dan tokoh lainnya.<\/p>\n<p>\u201cSaya tegaskan agar TNI-Polri\u00a0 dan purnawiraan perlu menolak terbit Kepres 17. Sayangnya kurang begitu direspon waktu itu,\u201d ujarnya menayangkan.<\/p>\n<p>Sementara Laksamana Purn. Tedjo Edi mengisahkan saat masih di istana beberapa kali mengingatkan presiden terkait pelanggaran HAM agar hati-hati dalam meminta maaf. Karena ini kaitannya terkait kompenisasi.<\/p>\n<p>Ia mencontohkan kasus Talangsari Lampung sudah ada penyelesaian non yudisial dengan \u00a0keluarga korban sudah diangkat karyawan di perusahaan. \u201cTNI sudah berubah, TNI milik rakyat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<p>Beberapa penanggap lain seperti Haryono berpandangan lain, bahwa yang bertanggung jawab untuk meminta maaf pelanggaran HAM misalnya kasus 1965, adalah presiden Soekarno yang memerintahkan dan memberi tugas presiden sendiri.<\/p>\n<p>TNI adalah pelaksana operasional, karena itu TNI tidak boleh meminta maaf.\u00a0 Karena presiden Soekarno sudah tidak ada makanya pewarisnya presiden sekarang bisa melakukannya.<\/p>\n<p>Bahkan, dalam diskusi mengemuka \u00a0kalau mau minta maaf sebaiknya presiden lebih baik minta maaf karena masih maraknya \u00a0kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan yang masih terjadi di bangsa ini.<\/p>\n<p>\u201cDaripada minta maaf pelanggaran HAM lebih baik minta maaf karena belum bisa mensejahterakan rakyat, itu lebih penting,\u201d pungkasnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jakarta, WarningTime.com &#8211; Forum Kenegarawanan bekerjasama dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-POLRI (FOKO) menggelar Diskusi Terkait [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-7310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-indonesia","has_no_thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7310"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7310\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7312,"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7310\/revisions\/7312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/warningtime.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}