Gereja Harus Bersatu Berangkulan dengan NU dan Muhammadyah Menghadapi Semua “Fight Without Fight”.
JAKARTA – PGI menyelenggarakan Study Day, Kamis 18/05/2017 di Aula Grha oikumene, Salemba dengan menghadirkan empat narasumber yakni wartawan senior Muhammad Sobary, Sekum Muhammadyah Abdul Mukti, Peneliti Imparsial Al Araf dan Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana, Msi.
Menanggapi kondisi bangsa belakangan ini, Muhammad Sobary, seorang wartawan senior yang punya pengalaman sebagai peneliti LIPI dan pernah menjadi Kepala KBN Antara berpandangan bahwa untuk menghindari konflik horizontal bangsa ini dibutuhkan kebersamaan.
“Yang harus dihindari adalah konflik hirizontal. Gereja-gereja harus berangkulan dengan NU dan Muhammadyah menghadapi semua ini tanpa kekerasan: fight without fight,” tegasnya. Kang Sobary juga menyoroti timbulnya kesarakahan karena keinganan berkuasa. Untuk menghindarinya maka masih dibutuhkan kekuatan tradisi di seluruh Nusantara yang didalamnya pasti ada kearifan semua seperti kearifan daearah, agama dan lainnya.
Sementara Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadyah berkata, dalam sejarah –dan terutama kultur Indonesia, yang namanya radikalisme itu tidak akan membesar di Indonesia. “Karena perlawanan tidak hanya akan datang dari non muslim, tapi juga dari kalangan muslim sendiri. Bagi Muhammadyah sendiri, NKRI dan Pancasila itu sangat Islami, dan tidak ada tempat bagi negara agama. Ini sikap dan perjuangan Muhammadyah.”
Berkembangnya Politik Identitas
Al-Araf dari Imparsial lebih menyoroti berkembangnya politik identitas di banyak negara di dunia. Bukan hanya terjadi di Pilkada DKI kemarin tetapi di AS masa pemilu presiden lalu juga berlaku.
“Politik Identitas dengan Hate Speech bukan hal baru dalam kontestasi politik. Trump di USA menang dengan kekuatan ini, sama halnya dengan kemenangan Anies menggoreng kebencian atas dasar politik identitas, yang mendapat momentum dengan kasus Ahok-Almaida. Saya, bersama teman-teman pegiat HAM, secara tegas mengatakan bahwa ujar kebencian ini harus ditindak tegas, karena mekanisme hukum kita memungkinkan untuk itu.”, demikian paparan Al-Araf, Direktur Imparsial, pada Study Day yang diselenggarakan dalam rangka Sidang MPH-PGI, yang diperluas, pada 18 Mei 2017 di Grha Oikoumene.
Lebih lanjut, Al-Araf menyebutkan, “Pertanyaan mendasar adalah, apakah pendekatan yang berhasil di Jakarta ini akan diteruskan pada Pemilu dan Pilpres 2019?”
Menyaksikan realitas perpolitikan kita yang masih jauh dari sempurna, nampaknya pragmatisme politik yang menghalalkan semua cara demi memperoleh kekuasaan masih akan mewarnai kontestasi politik hingga 2019 mendatang. Politik identitas dengan siar kebencian berulangkali dilakukan dalam pilkada maupun pemilu dan pilpres. Di beberapa tempat gagal, misalnya Pilpres 2014 gagal, tapi dalam kasus Pilkada Jakarta: berhasil.
Al-Araf selanjutnya menyebutkan konstelasi politik menjelang 2019 akan tetap dibayangi oleh pendekatan ini, terutama dalam rangka menggoyang Jokowi. Saat ini muncul berbagai perlawanan terhadap Jokowi, yang akan menggunakan setiap momentum untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi, dengan sasaran 2019.
Banyaknya “perut” yang terganggu oleh kebijakan pemerintahan Jokowi bertemu dengan kekecewaan atas reshuffle kabinet lalu yang meminggirkan “orang-orangnya JK”, membawa persoalan tersendiri. Persoalannya tergantung sejauh mana sikap dan kedudukan pelaku utama di bidang keamanan.
“Ingat, Gus Dur jatuh karena pelaku utama keamanan ketika itu tidak loyal kepada Gus Dur sebagai Presiden,” kata Al-Araf. Apalagi, ternyata, demikian Ak-Araf, terjadi friksi di sekitar istana antara Jokowi dan JK. Jika ini tidak diselesaikan secara arif, dan pelaku utama di bidang keamanan tidak berada dalam kontrol yang kuat dari Presiden, segala hal bisa terjadi.
Study Day yang diselenggarakan PGI ini dihadiri kurang lebih seratus orang, terdiri dari pimpinan gereja dan petinggi PGI. Tampak hadir Teras Narang, Nus Reimas dan Sekum PGI Pdt Gomar Gultom.
Leave a Reply