KRA Dr. Drs. Nikson Nababan Daramonagoro, M.Si terus menyambangi akar rumput untuk memperkenalkan diri. Tidak hanya turun di seantero Sumatera Utara tetapi rajin juga menyambangi perantau dan mahasiswa asal SUMUT yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali.

Rabu (19/06/2024) Siang di Media Center PGI Nikson Nababan berkesempatan berdiskusi dengan Pewarna Indonesia terkait dengan clean government. Hadir dalam diskusi Ketua Umum Vox Point I do esia Yohanes Budi Sejati, Ketua MUKI Djaserman Purba dan Ketua API Pdt. Brigjend (Purn) Harsanto Adi sebagai penanggap.

“Saya secara pribadi butuh perjuangan totalitas tetap dengan egaliter, bersama seluruh kompenen masyarakat SUMUT. Termasuk masyarakat yang ingin melihat Sumut yang lebih baik. Tidak bisa setengah hati untuk membangun. Sebelum mengundang saya ke sini, tentu sudah mentrecking treck record saya. Senang hadir di sini karena bertemu kawan-kawan seprofesi dulu, saya dulu wartawan juga, masih familiar dengan beberapa orang di sini. Cuman beda nasib aja hehe,” ujarnya seraya bercanda.

Terkait dengan materi diskusi clean government, Nikson dengan terus terang mengatakan bahwa hal itu sudah dipraktekkan selama menjabat di Taput. “Kami sekeluarga memang taat dengan amanat orang tua, terutama perintah Mama harus dikerjakan dimulai dengan pola kepemimpinan pemerintahan yang bersih.

“Cost politik sangat tinggi. Kalau ingin kembalikan uang maka amanat Mama tidak bisa dilaksanakan. Ketika dilantik 2015, saya sudah menerapkan merit system. Saya selalu berpikir kenapa ya kalau kepala sakit dikasih obat sakit perut. Otonomi daerah sejak dari reformasi 98 masih rasakan desenteralisasi, sayangnya tapi kembali ditarik pusat. Sekarang nengangkat kepala sekolah harus persetujuan gubernur, izin ditarik dll. Sentralisasi sekarang bahkan lebih parah dari Orde Baru,” kritiknya.

Sewaktu menjabat periode pertama Bupati Taput sudah langsung menerapkan perekrutan right man and right place dengan propert test. Waktu itu terjadi turbelensi karena ada pendukung y ang menyindir lupa perjuangan.

“Saya tidak bergeming karena ini demi kepentingan masyarakat. Mereka mengkritik begitu ya diterima aja. Ketika mengangkat PNS 2014-2015 masih ada kewenangan Bupati dan saya melakukan zero politik uang. Dulu awal menjabat banyak orang menghubungi agar keluarga dipindahkan dari desa terisolir. Akhirnya saya tetapkan kebijakan guru desa terisolir tambahkan 1 bulan gaji, tidak ada lagi yang mau pindah,” paparnya.

Adik Sukur Nababan ini mengaku beruntung karena pernah menimba ilmu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat di Yogyakarta sudah terbiasa dengan kepedulian dengan masyarakat. Dulu ketika menjabat langsung menerapkan subsidi ke setiap desa sebesar 60 juta, kemudian diterapkan secara nasional dengan memberikan 600 juta.

“Peningkatan kualitas jalan di Taput, itu baru jaman saya jalan hotmix. Saya janjikan juga pengembalian tanah, tanah rakyat. Semua janji visi misi, saya kerjakan penyelesaian bertahap karena terkait anggaran.”

Pengangkatan pejabat dengan clean geoverment dilaksanakan rasionalisasi dan rekofusing. Di Taput kami berlakukan anggaran ditarik ke PUPR, Kesehatan dan Mekanisasi Pertanian. Pada 2016 membuat program Panglima (pengelohan lahan tidur) dengan 12 traktor dengan biaya operasional dari APBD. Untuk membuka jalan juga diadakan pengadaan 7 traktor. Traktor ini pada 2015 itu membantu meratakan bukit demi perluasan Bandara Silangit.

“Sekarang sudah 1.000 KM penambahan hotmiz di Taput. Kalau 1 km biaya 2 milyar artinya sudah menelan biaya 2 Triliun. Bayangkan ada penghematan 1.9 T kalau dipotong pengadaan traktor. Demikian juga keuntungan pengolahan pertanian menggunakan traktor sudah 6.000 hektar. Tadi beli alat 12 traktor ditambah biaya operator hanya sekiatr 25 milyar berarti ada efesiensi dan menunjang hasil pertanian Taput.”
Dalam kontek pelayanan masyarakat, menurut Nikson penerapan digitalisasi terkesan dipaksakan. Pelayanan masyarakat di Taput dilakukan dengan layanan kontak handphone ke Bupati. Semua OPD juga harus memiliki media sosial. Rumah dinas Bupati terbuka 24 jam.

“Saya menginap minimal 1 kali sebulan di desa tujuannya menyerap aspirasi. Saya selalu bergumul dalam doa, anggaran cuman sekian kebutuhan ribuan kilometer. Selalu saya gumulkan minta petunjuk Tuhan daan selalu ada jalan. Rekofusing anggaran 2014. APBD dari 30 m hingga 180 m dengan APBD 1.6 T. Pemimpin yang pro rakyat dan empati. APBD habis jalan rusak dan rumah ibadah. Rakyat tidak bisa ditunda ya kita harus kreatif dan inovatif.”

Komentar Facebook
adminwarningtimeFokusKRA Dr. Drs. Nikson Nababan Daramonagoro, M.Si terus menyambangi akar rumput untuk memperkenalkan diri. Tidak hanya turun di seantero Sumatera Utara tetapi rajin juga menyambangi perantau dan mahasiswa asal SUMUT yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali. Rabu (19/06/2024) Siang di Media Center PGI Nikson Nababan berkesempatan berdiskusi dengan Pewarna...Mengungkap Kebenaran