HIPMI Dorong Percepatan RUU Kewirausahaan: Bahlil Lahadalia UU Kewirausahaan Tidak Berguna Tanpa Anggaran APBN dan APBD
Jakarta WT – Bangsa ini membutuhkan banyak pengusaha, tetapi negara kurang memberi ruang untuk berkembangnya pengusaha. Demikian diungkapkan oleh Bahlil Lahadalia selaku ketua umum HIPMI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Ruang KK I Gedung DPR/MPR RI Senayan Rabu (6/06/2018).
Dalam RDP ini, setidaknya sepuluh (10) pokok usulan HIPMI disampaikan kepada Panitia Kerja RUU Kewirausahaan antara lain: penambahan klausal yang mengatur Wirasaha Muda, pembentukan koordinasi lintas strategis berupa komite kewirausahaan, menetapkan anggaran kewirausahaan nasional yang berasaldari APBN dan APBD, kewajiban bank umum untuk menghasilkan 30 persen kredit dan lainnya.
“UU Kewirausahaan tidak berguna kalau tidak ada anggaran, musti dianggarkan di APBN dan APBD. Kalau tidak seperti UU Harimau yang tidak punya gigi,” usulnya.
Sementara Panitia Kerja RUU Kewirausahaan yang dipimpin Andreas menyatakan menerima dengan baik masukan dari HIPMI, apalagi disampaikan dengan dihadiri pengurus pusat dan pengurus daerah HIPMI dari 34 provinsi di Indonesia.
Salah satu anggota Pansus, Maruarar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan, menanggapi masukan dari HIPMI menyatakan mmendukung poin-poin yang diajukan. HIPMI dan DPR RI sudah sama tinggal bagaimana dengan pemerintah, dalam arti negara harus hadir negara berkepentingan untuk mewujudkan UU Kewirausahaan.
“Secara subsantasi kita sudah tidak berbeda, makanya lebih baik masa sidang cepat. Semua partai disini semua mendukung HIPMI,” paparnya.
RDP ini dihadiri dari pemerntah dari kementerian UMKM, Kementerian Hukham dan Kementerian perindustrian.
Leave a Reply