Terapkan Segera,”System E-Government” Di Seluruh Instansi Pemerintahan Di Indonesia
DENPASAR – Rudiyanto,Wakil Ketua Kadin Bali Bidang Ekonomi Hubungan Internasional berharap pemberantasan tegas soal pungutan liar (pungli) tak hanya berhenti pada operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.
Meski sejumlah pihak menilai kehadiran Presiden Joko Widodo berlebihan, namun hal tersebut dapat dilihat sebagai keinginan kuat untuk memberantas pungli di instansi pemerintahan
Kami mendukung sepenuhnya langkah presiden dalam pemberantasan Pungli di instansi ,baik di Kementerian dan kelembagaan dalam pengurusan perizinan berinvestasi, akan tetapi perlu di tindak lanjuti oleh Presiden Joko Widodo yaitu meliputi juga pemberantasan pungutan liar di Provinsi, Kabupaten dan Kota,”ucapnya
Banyaknya pungutan liar yang ada di Provinsi, Kabupaten, Kota yang marak berlangsung, membuat Investasi Asing maupun lokal perizinanya masih terhambat di Kabupaten Kota.
Kami menghimbau kepada Presiden Joko Widodo agar melakukan pemecatan, ini tidak hanya dilakukan di Kementerian saja, tetapi dilakukan diseluruh pemimpin yang ada di diseluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
“Pemberantasan pungli harusnya bisa dimulai dengan mendirikan kantor cabang KPK di masing-masing Daerah diseluruh Indonesia. Sehingga setiap pengaduan dari masyarakat bisa langsung ditanggapi. Perlu adanya PILPRES yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri “ujar Rudiyanto di Denpasar Rabu, (12/10/2016).
Lanjutnya ,dengan adanya kantor cabang KPK disetiap Provinsi diharapkan mengawasi kinerja pejabat Daerah. Hal ini sangat efektif memberantas Pungli seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo
Kadin Bali Rudiyanto juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan jajarannya yang menggalakkan program bersih-bersih pungutan liar.
Menurut dia, pungli bisa diberantas secara perlahan karena pemerintah sudah tahu di mana titik-titik atau sektor tempat pungli dilakukan.
“Intinya gerakan ini kami Kadin Bali dukung. Semoga tidak berhenti di (OTT) Kemenhub. Dan pengadaan kantor KPK disetiap Daerah bisa diterapkan,” kata Rudiyanto.
Ia menghimbau agar Pemerintah pusat diharapkan ,bagaimana mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia agar menerapkan sistem E-Govertnment. Dengan sistem ini , selain banyak menghemat anggaran , sistem kontrol yang dilakukan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah akan lebih mudah.
Pelayanan perizinan berbasis elektronik E-Government,” Dengan layanan berbasis elektronik , semua urusan publik jadi cepat, tepat efisien dan transparan. Tujuanya adalah mempercepat layanan masyarakat sekaligus mencegah adanya keinginan untuk berbuat korupsi, karena semua tersistem secara online”,tutup Rudiyanto.(tom’s)
Area lampiran
Komentar Facebook
http://warningtime.com/index.php/2016/10/18/terapkan-segerasystem-e-government-di-seluruh-instansi-pemerintahan-di-indonesia/http://warningtime.com/wp-content/uploads/2016/10/Rudy-Wakil-Kadin-1.jpghttp://warningtime.com/wp-content/uploads/2016/10/Rudy-Wakil-Kadin-1-150x150.jpgRagamDENPASAR – Rudiyanto,Wakil Ketua Kadin Bali Bidang Ekonomi Hubungan Internasional berharap pemberantasan tegas soal pungutan liar (pungli) tak hanya berhenti pada operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.
Meski sejumlah pihak menilai kehadiran Presiden Joko Widodo berlebihan, namun hal tersebut dapat dilihat sebagai keinginan kuat untuk memberantas...adminwarningtimeWWarning
Timeadmin@warningtime.comAdministratorWARNING TIME
Leave a Reply